|
VIVAnews – LELAKI bertubuh tegap itu masuk bergegas ke satu ruang jembar di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin pekan lalu. “Selamat sore kawan-kawan”, ujarnya. Suara kertap kamera dan lampu kilat bersahutan. Para wartawan pun bersiap menyimak berita penting dari Kepala Polda Jawa Timur itu.
Tanpa basa basi Inspektur Jenderal Herman Surjadi Sumawiredja mengungkapkan temuan mengagetkan itu. Bersama dua koleganya, dia membuka data. Tak tampak dia ragu. Herman membuka kasus pemalsuan daftar pemilih tetap (PDT) di Sampang dan Bangkalan dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) Jawa Timur.
Lebih dari itu, Herman bicara terbuka buntut penyelidikan pemalsuan daftar itu yang berujung pencopotan dirinya sebagai Kepala Polda. Suaranya lantang. Berbekal satu gepok dokumen, dia terus mengurai kasus tersebut. Kurang lebih 45 menit. Lalu ada tanya jawab.
Begitu asyiknya Herman. Dia sampai lupa waktu. "Ayo pak, sudah cukup," ujar salah satu koleganya.
***
Akibat kisruh pemalsuan daftar pemilih itu, Herman mundur dari jabatannya. Dia mengajukan surat pengunduran diri, 19 Februari lalu. Surat itu dia berikan kepada penggantinya, Brigadir Jenderal Anton Bachrul Alam. Dia mundur terhitung 1 Maret 2009. Padahal Herman akan pensiun tiga bulan lagi.
Apa alasan Herman? Kepada wartawan, dia mengaku tak puas dengan intervensi Mabes Polri. Perkaranya bermula saat dia menyelidiki dugaan manipulasi DPT dalam Pilkada ulang di Sampang dan Bangkalan, Madura. Seperti diketahui, akibat kisruh di Pilkada Jatim, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemilihan ulang khusus di Madura.
Dalam Pilkada ulang itu, kubu Khofifah Indar Parawansa-Mujiono (Kaji) dinyatakan kalah dari pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa).
Pada penghitungan suara ulang di Pamekasan, pasangan Kaji mendapat 195.117 suara dan Karsa memperoleh 216.293. Di Bangkalan, Kaji memperoleh 144.238 suara dan Karsa 253.981. Sementara di Sampang, Kaji menggaet 146.360 suara dan Karsa 210.052.
Total rekapitulasi penghitungan suara di Jawa Timur, Kaji mendapat 7.626.757 dan Karsa memperoleh 7.660.861 suara.
Tapi Herman menemukan banyak hal janggal dalam Pilkada ulang di Bangkalan dan Sampang itu. Misalnya, ada nama satu orang terdaftar berulang kali. Ia juga menemukan banyak pemilih anak-anak masuk dalam daftar pemilih tetap. Apalagi di kartu suara yang tercatat bukan Pilkada Jatim, namun pemilu legislatif. Maka, ia pun mulai mengusut.
Dari situ, ia mulai mengumpulkan data daftar pemilih. Dari total DPT di Bangkalan dan Sampang sebanyak 1.244.619, menurut Herman, ada 345.034 atau 27,17 persen dalam bentuk soft copy.
Tim Polda Jatim lalu mengumpulkan semua DPT dari KPU Jatim. Dari total 2.768 buku DPT, yang berhasil dianalisis 368 buku yang memuat 128.390 pemilih. Dan ini dia: dari 128.390 pemilih itu terdapat 29.948 pemilih fiktif.
Saat melakukan penyelidikan itulah, Herman mendadak ditelepon Mabes Polri pada 9 Februari 2009. Ia diminta tidak terlalu reaktif atas kasus itu. Apalagi pemilu legislatif tinggal menunggu hari.
Lima hari kemudian, Herman menerima pemberitahuan soal rencana pergantian dirinya sebagai Kapolda Jatim. Sehari sebelum serah terima jabatan Kepala Polda Jatim, yakni 18 Febuari 2009, Herman menetapkan Ketua KPU Jatim 2004-2009, Wahyudi Purnomo, sebagai tersangka.
Namun, sehari setelah serah terima jabatan, 20 Februari 2009, Herman menyebutkan, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji datang ke Surabaya. Susno lalu menggelar rapat di Hotel Shangri-La selama enam jam. Di situ ada permintaan agar dugaan pemalsuan DPT dihentikan.
Alhasil, Kapolda Jatim yang baru, Anton Bachrul Alam, menurunkan status penyidikan Wahyudi menjadi penyelidikan. Wahyudi kini tidak lagi jadi tersangka.
Kecewa karena merasa diintervensi, Herman pun menyatakan mundur. “Saya ingin jadi orang bebas,” ujarnya.
Kepala Kepolisian RI, Jenderal Bambang Hendarso Danuri, membantah alasan pencopotan Herman terkait pengusutan manipulasi suara. “Itu tidak benar,” ujarnya.
Sementara, pengacara Khofifah, Andi M. Asrun, menilai, “ada orang yang menggerakkan Polri untuk kekuasaan.” Ia melihat dalam pengusutan manipulasi DPT di Bangkalan dan Sampang, Polri tak lagi netral
***
Terlepas benar tidaknya alasan pencopotan Herman, Jawa Timur memang menyimpan banyak masalah dalam pemilu legislatif. Misalnya, ada nama anak-anak dalam daftar pemilih tetap.
Temuan itu pertama kali diungkapkan oleh PDI Perjuangan. Partai moncong putih itu mengendus sejumlah keanehan di daerah pemilihan VII Jawa Timur: Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan dan Ngawi.
Menurut tim advokasi PDI Perjuangan Jawa Timur, Sudiatmiko Ariwibowo, penelusuran itu awalnya dipicu DPT ganda di Bangkalan dan Sampang. Lalu penyelidikan meluas ke daerah pemilihan VII Jawa Timur. Rupanya di sini pun banyak yang janggal. Misalnya, ada penggunaan nomor induk kependudukan yang sama. Termasuk, pendaftaran anak-anak di bawah umur.
Mari kita lihat temuan itu. Pada satu daftar, ada nama Hasnine Yulin Nurmafida. Dia masih bocah. Umurnya baru tiga tahun, atau persisnya kelahiran 9 Juli 2005. Namun dia terdaftar di TPS 2, Kelurahan Paju, Ponorogo.
Modus yang sama terjadi di TPS 12 Tonatan, Ponorogo. Di TPS ini ditemukan tujuh nama pemilih berumur di bawah 17 tahun. “Jelas, ini disengaja,” ujar Sudiatmiko.
Keanehan juga tercatat di Trenggalek, Ngawi dan Magetan. Di Trenggalek, PDI Perjuangan menemukan 6.115 nomor induk kependudukan sama, dan pemilih di bawah umur sebanyak 2.006 orang.
Saat dikonfirmasi, Ketua KPUD Trenggalek Zainal Abidin membantah temuan itu. Kata dia, data PDI Perjuangan bukanlah DPT, tapi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri. KPUD Trenggalek sendiri sudah melakukan koreksi atas DP4 itu.
Data daftar potensial pemilih itu, menurut Zainal, sudah dibersihkan sebelum menjadi DPT. “Jadi sumber datanya berbeda,” ujarnya. Dia yakin tingkat kesalahan di daerahnya sangat kecil. Hanya 0,005 persen.
Zainal mengambil satu contoh di Kecamatan Tugu. Di sana ada 35.000 pemilih, dan hanya dua orang yang salah. Itu pun terjadi karena ada nama pemilih yang sudah jadi mayat, alias meninggal dunia.
KPUD Trenggalek kini juga masih melakukan pembersihan. Terutama menghapus nama warga sipil yang sekarang menjadi TNI. Tapi, jumlah ini diakui kecil. Kurang dari satu persen.
Tapi PDI Perjuangan tak sepakat dengan bantahan itu. Partai itu mengingatkan KPU, daripada mempersoalkan data DPT yang mereka pakai, lebih baik KPU aktif turun ke lapangan.
Dibanding pemilu sebelumnya, kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Hasto Kritiyanto, pemilu kali ini lumayan berantakan. “Ini persiapan pemilu paling buruk sepanjang sejarah,” ujar Hasto.
